Pak Presiden gunakan analogi bahasa Jawa, juga bisa ditemui dalam dolanan atau permainan anak-anak, sehingga makin mudah dimengerti artinya.
Pernah ikut permainan anak asal Jawa bernama slebur-sleburan yang di daerah lain mirip permainan sepur-sepuran, atau ular naga panjang? Pemain terdepan mencegah seluruh pemain terutama paling belakang agar tidak ditangkap musuh? Pemain terdepan jadi paten-patenan, atau pelindung sekaligus sasaran untuk diserang, atau sederhananya target untuk dimatikan sehingga tim musuh atau lawan bisa menang. Istilah inilah yang digunakan Presiden RI Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR 2023 pada Rabu (16/8/2023).
Disimak dari live streaming Kompleks DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan bagaimana beliau membongkar sendiri definisi, istilah, atau kode “Pak Lurah” yang marak digunakan di kalangan politikus saat menjawab pertanyaan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk kontestasi Pemilu 2024.
“Saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden, dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa. Dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan sebelum dimulai, foto saya sudah banyak dipasang di mana-mana,” papar Presiden yang dalam pidatonya mengenakan busana adat Tanimbar, salah satu etnis dari Negeri Seribu Pulau, Maluku.
“Saya harus ngomong apa adanya. Ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada, ke Kabupaten C, eh ada juga,” lanjutnya.
Bapak tiga anak yang seluruhnya telah berkeluarga itu menyatakan bahwa memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku.
“Setiap ditanya capres dan cawapresnya, selalu jawabannya “Belum ada arahan Pak Lurah”. Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah, kok sedikit-sedikit Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah itu saya! Ternyata Pak Lurah itu kode,” tandas Kepala Negara RI.
“Ya saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di depan hadirin Rapat Sidang Tahunan MPR 2023.
Berhasil menyingkap kode alias sandi “Pak Lurah”, Presiden Joko Widodo menyatakan beliau tidak memiliki wewenang itu.
“Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik. Bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik, dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi,” tandasnya.
Dengan pernyataan ini, semoga trend menyebut Pak Lurah selesai sudah. Bagaimanapun, istilah atau kode atau sandi “Pak Lurah” bukan konteks yang benar secara undang-undang, bahkan di zaman Orba mengingatkan pada kalimat yang cukup familiar ini, “Menunggu petunjuk Bapak …” (menyebutkan jabatan tertinggi).
Quoted From Many Source
