Jokowi Setuju Pilkada Serentak 2024 Dipercepat Bulan September

Rabu, 4 Oktober 2023 – 16:44 WIB

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dimajukan menjadi bulan September dari rencana jadwal yang ditetapkan November 2024. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD usai rapat internal dengan Presiden Jokowi.

Baca Juga :

Arahan Jokowi ke Peserta Lemhanas: Jangan Takut dengan Perubahan Teknologi

“Soal Pilkada Serentak, rencana percepatan aja. Dari Perppu atau apa nanti,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 Oktober 2023.

Baca Juga :

JK Akui Bertemu dengan SBY Minggu Lalu Bahas Masa Depan Bangsa

Menurut dia, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian terkait payung hukum untuk pelaksanaan Pilkada Serentak dipercepat menjadi bulan September 2024. Termasuk, kata dia, lagi dikaji soal batas waktu pelantikan kepala daerah.

“Ya September hitungannya kan September, tapi bentuk hukumnya masih dibahas lagi. Semua itu masuk di dalam rencana yang baru (batas waktu pelantikan kepala daerah yang dipilih 2024),” ujarnya.

Baca Juga :

TikTok Shop Ditutup Hari Ini, Media Asing Soroti Penyebabnya

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiyadi mengatakan rapat internal dengan Presiden Jokowi membahas percepatan pelaksanaan Pilkada Serentak pada bulan September 2024.

“Mungkin ke September, tapi biar aja itu ntar di Baleg (Badan Legislasi DPR). Pemerintah tadi hasil rapat sudah memutuskan untuk diskusi dengan Badan Legislatif DPR. Ntar, kan reses mereka 1 November baru,” kata Budi Arie.

Menurut dia, rencana percepatan Pilkada Serentak 2024 ini perlu dibicarakan bersama DPR. Namun, kata dia, alasan dipercepat agar tidak terjadi kekosongan pada 1 Januari 2025, mengingat perlu waktu 2 bulan untuk penetapan hingga pelantikan kepala daerah.

Baca Juga  One Way GT Kalikangkung hingga KM 72 Tol Cipali Diterapkan Sore Ini

“Hitung-hitungannya Pak Tito (Mendagri) sampaikan bahwa kalau November itu nanti agak lama, karena kan penetapan sampai pelantikan itu perlu waktu 2 bulan. Sementara proses pilkadanya harus dimajukan, sehingga di 1 Januari tidak terjadi kekosongan. Kalau 27 November, kan tambah 2 bulan kan gitu,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya

Source : VIVA

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *