Pentingnya Peran Pemerintah untuk Hindari Kenaikan Angka Pengidap Demensia di Indonesia

JAKARTA  – Pada tahun 2050, diperkirakan ada 4 juta Orang Dengan Demensia di Indonesia. Tetapi  sekitar 1,6 juta kasus demensia dapat ditunda atau bahkan berpotensi dihindari dengan menangani 12 faktor risikonya.

Baca Juga :

Ketersediaan Informasi Kesehatan di Era Digital, Bukti Penjangkauan Komunitas Puskesmas Cakung

Pemerintah di seluruh dunia perlu segera berkontribusi mulai dari mendanai berbagai penelitian, pendidikan dan layanan dukungan pengurangan risiko demensia demi terjadinya pengurangan risiko sebagai elemen inti dari rencana nasional penanganan demensia.

Seiring berkembangnya zaman, bukan hanya orang usia lanjut yang bisa mengalami demensia tetapi juga orang-orang yang masih berusia produktif.

Baca Juga :

Argon Group Perkuat Layanan Digital Integrasikan Pemilik Bisnis Kesehatan Se-Indonesia

“Demensia bisa terjadi pada siapa pun yang umumnya terjadi di usia 65 tahun ke atas, tetapi tidak menutup kemungkinan usia produktif juga bisa terdiagnosis Demensia. Tanda-tanda awal seperti pikun, lupa jalan pulang, sering kali masih dianggap sebagai hal yang normal. Untuk itu sangat disarankan untuk semua mengenali 10 gejalanya dari sekarang dan menerapkan gaya hidup sehat,” kata Michael Maitimoe, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia, dalam acara pembukaan pameran Celebrating Life with You, di Kampus UNIKA Atma Jaya, Jakarta, Kamis 21 September 2023.

Baca Juga :

Tidur Nyenyak Dimulai dari Meja Makan: 5 Makanan yang Harus Dihindari Sebelum Tidur

Ada banyak faktor risiko demensia yang terbukti, banyak di antaranya yang dapat dikendalikan oleh individu. Ini termasuk faktor risiko seperti merokok, konsumsi alkohol berlebih, kurangnya aktivitas fisik, jarangnya kontak sosial, cedera kepala, dan kondisi termasuk diabetes, gangguan pendengaran, depresi, obesitas dan hipertensi. Faktor risiko lainnya termasuk polusi udara dan terbatasnya akses terhadap pendidikan usia dini, yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya.

Baca Juga  Anies Baswedan Sebut Julukan 'Amin' Bukan Kreasi Konsultan Politik tapi Takdir Allah

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menyediakan layanan lain yang dapat membantu meningkatkan kehidupan Orang Dengan Demensia (ODD), seperti akses yang terjangkau terhadap kesehatan, perawatan jangka panjang, serta layanan kesehatan mental.

Masih banyak negara yang belum menerapkan komitmen mereka terhadap Rencana Aksi Global WHO untuk memprioritaskan pengurangan risiko demensia dan memberikan dukungan bagi ODD  dan caregivers atau pendampingnya.

“Kami menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk berinvestasi dalam penelitian dan layanan dukungan, untuk mengurangi risiko demensia, dan untuk berinvestasi dalam kampanye kesadaran pengurangan risiko; kampanye yang jelas dan persuasif yang menghilangkan kebisingan dan kebingungan dari sebagian besar pesan layanan kesehatan”, kata DY Suharya, Regional Director Asia Pacific Alzheimer’s Disease International.

“Ini adalah langkah penting, dengan tidak adanya pengobatan atau penyembuhan, untuk mencegah sebanyak mungkin kasus yang ada. Kita harus memastikan masyarakat menyadari strategi pengurangan risiko demensia, pada semua usia, dan memiliki akses terhadap informasi, saran, dan layanan dukungan yang diperlukan,” lanjut DY.

Tahun ini terdapat banyak kemajuan dalam terapi obat demensia yang potensial yang telah membawa harapan bagi banyak ODD dan perawatnya. Namun, perawatan ini mungkin tidak cocok atau tersedia untuk setiap ODD.

Sejauh ini hanya 40 pemerintah di seluruh dunia yang telah mengembangkan rencana penanganan demensia di level nasional, dan Indonesia salah satunya di mana Rencana Aksi Nasional Demensia Indonesia diluncurkan di tahun 2016, RAN Demensia pertama di Negara Asia Tenggara (ASEAN).

“Kami ingin meningkatkan kerja sama dengan berbagai organisasi non profit seperti Alzheimer Indonesia terutama dalam menyukseskan transformasi kesehatan di Indonesia yang akan menempatkan siklus hidup sebagai konteks utama. Hal ini berarti ODD dan lansia akan mendapatkan perawatan dan pendampingan yang maksimal dan sejalan dengan upaya Negara untuk mencegah dan mempromosikan gaya hidup sehat,” kata Dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat mewakili Menteri Kesehatan.

Baca Juga  Persiraja Vs PSBS, Andik Vermansah Maksimalkan Laga Kandang Demi Promosi ke Liga 1

Meskipun setiap individu dapat menerapkan perubahan gaya hidup untuk mengurangi risiko terdiagnosis demensia, atau memperlambat perkembangan demensia, pemerintah mempunyai peran yang jelas dalam mengurangi risiko di masyarakat. Maka dari itu, sangat diharapkan keterlibatan pemerintah dalam menanggapi meningkatnya kasus demensia ini.

Pendanaan untuk inisiatif pengurangan risiko tersebut bahkan mungkin bersinggungan dengan tujuan pemerintah lainnya seperti mengurangi angka merokok, mengatasi masalah kesehatan mental seperti depresi, atau meningkatkan akses terhadap alat bantu dengar, yang penggunaannya telah terbukti memperlambat penurunan kognitif pada mereka yang mengalami gangguan pendengaran. 

“Sering kali, mereka yang didiagnosis menderita demensia mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak menyadari bahwa ada faktor risiko demensia yang dapat dimodifikasi dan berharap mereka tahu cara mengurangi risiko tersebut sejak dini. Kebanyakan, baru setelah diagnosis mereka menyadari betapa praktisnya pencegahan demensia untuk mencegah atau menunda timbulnya demensia, namun juga berpotensi memperlambat perkembangan kondisi tersebut,” kata DY.

Halaman Selanjutnya

Masih banyak negara yang belum menerapkan komitmen mereka terhadap Rencana Aksi Global WHO untuk memprioritaskan pengurangan risiko demensia dan memberikan dukungan bagi ODD  dan caregivers atau pendampingnya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *