Perpres Publisher Rights Dikritik, AMSI Dorong Presiden Jokowi Tiru Regulasi Australia

Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI meminta Presiden Joko Widodo mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas.

Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut menegaskan bahwa substansi Perpres tersebut seharusnya tidak lepas dari upaya memperbaiki ekosistem jurnalisme di Indonesia. 

“Tujuan kita semua adalah menciptakan bisnis media yang sehat dengan konten jurnalisme yang berkualitas,” katanya. 

Namun, Wens mengingatkan, platform digital juga perlu dilibatkan sebagai pemangku kepentingan ekosistem informasi di Indonesia.

Baca Juga:Ramai-ramai Komika Kritik Perpres Jurnalisme Berkualitas: Karier Terancam Hilang, Balik Kerja Jadi Penjaga Tiket

“Kebuntuan dalam pembahasan rancangan Perpres harus dipecahkan dengan mencari win win solution,” katanya. 

Solusi yang sudah diterapkan di negara lain, misalnya “designation clause” yang ada dalam Media Bargaining Code di Australia, bisa diterapkan di Indonesia. 

Google Indonesia merespon rencana penandatanganan Perpres Publishers Rights ini dengan sebuah siaran pers pada 25 Juli 2023 yang menegaskan rencana mereka untuk tak lagi menayangkan konten berita di platformnya. 

Aksi serupa pernah dilakukan Google di Australia dan Kanada. Di Australia, perusahaan teknologi itu akhirnya melunak setelah pemerintah setempat melakukan renegosiasi dengan tawaran win-win solution.

Jika ancaman Google benar-benar dilaksanakan, maka platform mesin pencari Google dan situs agregator video Youtube, tidak akan lagi menayangkan konten yang berasal dari penerbit media di Indonesia. 

Baca Juga:Deddy Corbuzier: Perpres Jurnalisme Berkualitas Matikan Profesi Kreator dan Bangkitkan Oligarki Media

Selain kehilangan traffic pembaca, penerbit media juga berpotensi kehilangan miliaran rupiah pendapatan yang selama ini disalurkan oleh perusahaan teknologi raksasa tersebut. 

Publik juga bakal kehilangan akses pada informasi penting dan kredibel yang diproduksi redaksi media massa, di periode krusial menjelang Pemilihan Umum 2024.

Baca Juga  Kepala BRIN: Jangan Bangga Hanya Kirimkan Orang Sekolah ke Luar Negeri

Perpres ini juga sudah dikritik oleh sejumlah kreator konten, termasuk Deddy Corbuzier. Ia mengatakan rancangan perpres publisher rights ini bisa mematikan bisnis kreator konten karena Youtube, salah satu anak usaha Google, akan lebih mengutamakan media-media besar di Indonesia terkait konten dan pembagian keuntungan. Sebelumnya pekan ini sebanyak 15 media utama di Tanah Air sudah mengundurkan diri dari AMSI. 

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *