Sulit Pisahkan Presiden dan Menteri dengan Fasilitas Negara

Rabu, 24 Januari 2024 – 22:27 WIB

Jakarta – Executive Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) Sudirman Said mengatakan bahwa Presiden dan Menteri sangat sulit dipisahkan oleh sejumlah fasilitas negara saat ini.

Baca Juga :

Investasi JORR 2 Capai Rp 4 Triliun, Kemenkeu: pelengkap Jaringan Tol Jabodetabek

Hal itu dikatakan demi merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal presiden dan menteri boleh kampanye asalkan tak pakai fasilitas negara Indonesia. Sudirman bercerita ketika dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM RI.

“Saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan? ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan Presiden?,” ujar Sudirman Said di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Januari 2024.

Baca Juga :

Airlangga Minta Kader Golkar Cirebon Menangkan Duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Presiden Jokowi di acara musra relawan

Pasalnya, klaim Sudirman, kalau sejatinya presiden dan menteri pasti tidak pernah bisa dipisahkan dengan fasilitas. Presiden ketika melakukan sejumlah kegiatan akan selalu diawasi oleh pengawalnya karena itu sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) Kepala Negara.

Baca Juga :

Luhut Sentil Cak Imin Sebut Hilirisasi Ugal-ugalan: Jangan Bohongi Publik!

“Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. Itu aspek teknis,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024. 

Baca Juga  Momen Bella Bonita Nyanyi di Angkringan Viral, Netizen: Pengen Kayak Happy Asmara?

“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Meski menyatakan dapat memihak dan berkampanye, sampai sekarang Jokowi tak pernah secara gamblang menyatakan dukungannya untuk salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Namun, Jokowi beberapa kali menampilkan kecondongannya mendukung Prabowo-Gibran. 

Halaman Selanjutnya

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024. 

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *